Pemikiran dan Prestasi Bidang Ekonomi Gus Dur Selama Menjadi Presiden RI

Kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden Republik Indonesia dalam periode 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001 merupakan era transformasi ekonomi yang penuh tantangan dan pencapaian yang mengesankan. Di tengah warisan krisis moneter 1998 yang meninggalkan ekonomi dalam kondisi sangat pelik dengan pertumbuhan negatif 3%, Gus Dur berhasil menerapkan serangkaian kebijakan ekonomi yang tidak hanya memulihkan ekonomi nasional tetapi juga menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil. Dengan waktu yang singkat namun strategi yang tepat sasaran, Gus Dur membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial bukan merupakan dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat diintegrasikan dalam satu paradigma pembangunan yang koheren. Dalam 21 bulan pemerintahannya, Gus Dur berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari minus 3% menjadi 4,92% pada tahun 2000, sambil secara bersamaan mengurangi beban utang nasional dan mencapai indeks ketimpangan (Gini Ratio) terendah dalam sejarah 50 tahun Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Selama Kepresidenan Gus Dur (1999-2001)

Konteks Krisis: Warisan Ekonomi yang Berat

Ketika Gus Dur menerima mandat menjadi Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 1999, negara menghadapi situasi ekonomi yang sangat sulit. Krisis moneter 1998 masih meninggalkan luka mendalam dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai minus 3 persen pada September 1999. Nilai tukar rupiah masih sangat lemah, sektor perbankan berguncang, dan tingkat pengangguran meningkat drastis. Sistem keuangan nasional masih dalam proses pemulihan dari kebijakan reformasi era BJ Habibie yang fokus pada pengetatan anggaran (austerity policy) sesuai rekomendasi IMF dan Bank Dunia.

Dengan warisan ini, Gus Dur dihadapkan pada pilihan strategis: apakah melanjutkan resep IMF dengan austerity yang ketat, atau mencari alternatif kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemilihan menteri koordinator bidang perekonomian menjadi sangat krusial. Gus Dur menunjuk Rizal Ramli, seorang ekonom terkemuka yang dikenal memiliki visi alternatif, untuk memimpin tim ekonomi. Selain itu, Gus Dur juga menugaskan Rizal Ramli di berbagai posisi strategis, antara lain sebagai Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Gus Dur memberikan kekuatan penuh kepada tim ekonominya untuk mengimplementasikan visi-visinya.​

Orientasi Ekonomi: Dari Keberpihakan Sosial Menuju Keadilan Distribusi

Esensi pemikiran ekonomi Gus Dur selama menjadi presiden dapat dirangkum dalam satu kata: keberpihakan (siding with). Menurut Rizal Ramli, Gus Dur secara tegas menyampaikan pesan fundamental kepada timnya: “Yang penting rakyat senang. Bagaimanapun caranya, kamu harus membuat rakyat senang, bahagia.” Pesan ini bukan sekadar retorika populis, melainkan prinsip dasar yang mengarahkan setiap keputusan kebijakan ekonomi. Gus Dur memahami bahwa ekonomi bukan hanya tentang angka-angka dan perhitungan statistik, tetapi tentang siapa yang menjadi penerima manfaat dari kebijakan tersebut.

Dalam konteks inilah, Gus Dur menolak rekomendasi IMF-Bank Dunia yang menganjurkan austerity policy yang ketat. Sebaliknya, tim ekonomi Gus Dur merekomendasikan pendekatan yang disebut growth story (strategi pertumbuhan), yakni strategi yang fokus pada penciptaan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi domestik, bukan melalui pengetatan anggaran yang malah menghambat ekonomi rakyat. Strategi ini ternyata mendapat hasil yang luar biasa. Pada tahun 2000, Indonesia berhasil memperoleh peningkatan peringkat investasi dari lembaga rating internasional seperti Moody dan S&P setelah tim ekonomi Indonesia menghadap ke kantor pusat kedua lembaga tersebut di Amerika Serikat dan mempresentasikan growth story Indonesia, bukan proposal austerity policy seperti yang direkomendasikan oleh IMF.

Pencapaian Ekonomi Utama Pemerintahan Gus Dur (1999-2001)

Kebijakan Ekonomi Strategis: Substansi dan Implementasi

Peningkatan Daya Beli Melalui Kenaikan Gaji PNS

Langkah strategis pertama yang dilakukan Gus Dur adalah meningkatkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan militer, yang pada waktu itu sangat rendah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup. Selama 21 bulan pemerintahannya, gaji PNS naik sebanyak dua kali dengan total peningkatan mencapai 125 persen, atau hampir 3 kali lipat dari gaji awal. Kebijakan ini bukan sekadar keputusan administrasi rutin, tetapi bagian dari strategi makroekonomi yang terukur. Logikanya sederhana tetapi efektif: dengan meningkatkan daya beli PNS dan militer—yang merupakan segment penting dari kelas menengah—konsumsi mereka akan meningkat, dan 95 persen dari kenaikan gaji mereka akan dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketika konsumsi kelompok PNS meningkat, permintaan atas barang dan jasa akan naik, yang kemudian mendorong produsen untuk meningkatkan produksi. Peningkatan produksi ini menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan memberikan pendapatan tambahan kepada kelompok pekerja lainnya. Dengan cara ini, multiplier effect dari peningkatan gaji PNS menyebar ke seluruh ekonomi. Pada era Gus Dur, pertumbuhan konsumsi pemerintah meningkat dari 0,69 persen di tahun 1999, menjadi 6,49 persen di tahun 2000, dan mencapai 8,98 persen di tahun 2001, menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan.

Restrukturisasi Kredit UKM dan Pengurangan Beban Bunga

Langkah strategis kedua adalah mengatasi masalah akses kredit bagi petani dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah menjadi korban dari sistem perbankan konvensional. Pada masa sebelumnya, banyak petani dan UMKM tidak bisa mengakses kredit bank karena suku bunga yang mencapai 80 persen—suatu beban yang mustahil dibayar oleh pengusaha kecil dengan margin keuntungan yang tipis. Gus Dur memerintahkan timnya untuk mengubah struktur kredit ini secara fundamental.

Kebijakan restrukturisasi Kredit Usaha Tani (KUT) dilakukan dengan menghapuskan beban bunga dan membuat UMKM/petani hanya wajib membayar pokok kredit. Langkah ini tidak hanya meringankan beban petani dan UMKM, tetapi juga menciptakan insentif bagi mereka untuk kembali berusaha dengan semangat. Di saat yang sama, Gus Dur menginstruksikan pemberian kredit ringan sekitar 5 persen per tahun kepada UKM dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya. Kebijakan ini dirancang untuk memberdayakan sektor ekonomi rakyat yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

Reformasi Bulog dan Stabilisasi Harga Beras

Salah satu prestasi yang paling memusingkan adalah reformasi Badan Urusan Logistik (Bulog) di bawah kepemimpinan Rizal Ramli. Pada era Orde Baru, Bulog dikenal sebagai lembaga yang sangat korup dan ineffisien, menjadi sarang praktik kolusi dan nepotisme. Tim ekonomi Gus Dur melakukan operasi “bersih-bersih” besar-besaran di Bulog dengan melakukan mutasi sebanyak 5 pejabat eselon satu (Deputi) dan 54 pejabat eselon dua (Kepala Biro dan Kepala Dolog). Dari 26 Kepala Dolog yang ada, 24 di antaranya dipensiunkan atau dimutasi, dan sekitar 80 karyawan di bawahnya juga dipensiunkan secara dini.

Reformasi administratif ini diikuti dengan reformasi sistem akuntansi. Sistem pembukuan Bulog yang tidak memiliki standar yang jelas diubah menjadi General Accepted Accounting Principles (GAAP), sehingga dapat diaudit dengan transparan dan dipertanggungjawabkan secara publik. Jumlah rekening Bulog yang semula 117 rekening dikurangi menjadi hanya 9 rekening, memudahkan pengawasan dan mengurangi peluang kecurangan. Hasilnya luar biasa: setelah dibenahi, Bulog justru menghasilkan surplus sebesar Rp 5 triliun.

Dampak paling nyata dari reformasi Bulog adalah stabilisasi harga beras pada level yang rendah. Bulog di era Gus Dur meningkatkan pembelian gabah langsung dari petani, bukan beras. Strategi ini sangat efektif karena gabah lebih tahan lama untuk disimpan dibandingkan beras, dan lebih penting lagi, strategi ini memotong praktik tengkulak yang sebelumnya membeli gabah dari petani, mengoplosnya dengan beras impor, baru menjualnya ke Bulog dengan marjin yang sangat tinggi. Dengan membeli gabah langsung dari petani, Bulog dapat menawarkan harga yang lebih tinggi kepada petani saat musim panen—ketika harga gabah biasanya jatuh—sambil menjaga harga beras tetap rendah dan stabil di pasaran untuk konsumen bawah.

Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah

Gus Dur juga menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan ekonomi lokal. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah pusat membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Desentralisasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan lokal dan prioritas pembangunan di daerah masing-masing.

Selain itu, Gus Dur mengimplementasikan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang menjadi cikal bakal dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang lebih dikenal pada era pemerintahan selanjutnya. Program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat di tingkat lokal melalui partisipasi langsung dalam pembuatan keputusan tentang jenis kegiatan pembangunan yang diperlukan. Proyek-proyek infrastruktur pedesaan seperti pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, dan sanitasi dilaksanakan melalui program ini, dengan melibatkan komunitas lokal dalam setiap tahap pelaksanaan.

Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

Untuk mengkoordinasikan berbagai kebijakan ekonomi dan memberikan nasehat kepada presiden, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melalui Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999. Dewan ini berfungsi memberikan nasihat kepada presiden di bidang ekonomi dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menanggapi dinamika globalisasi. DEN bertugas mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasihat kepada presiden, menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat, dan melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari presiden. Tatakerja DEN dilaksanakan dengan semangat dan pola kerjasama tim secara musyawarah, dengan pendapat dan nasihat kepada Presiden disampaikan atas dasar kesepakatan.

Prestasi Ekonomi: Data dan Pencapaian Nyata

Pertumbuhan Ekonomi yang Spektakuler

Pencapaian yang paling mencolok adalah perjalanan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari krisis menuju pemulihan. Ketika Gus Dur baru menerima mandat pada September 1999, pertumbuhan ekonomi berada di level minus 3 persen—situasi yang sangat memburuk. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, tim ekonomi Gus Dur berhasil membawa pertumbuhan ekonomi ke level positif 0,7 persen, sebuah lompatan sebesar 3,7 persen. Di tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali melonjak signifikan mencapai 4,92 persen, sebuah peningkatan yang mengesankan sebesar 4,22 persen dari periode sebelumnya. Meskipun pada 2001 pertumbuhan melambat menjadi 3,64 persen—terutama karena gejolak politik internal dan lepasnya Timor Timur—angka ini tetap menunjukkan ekonomi dalam kondisi positif dan mengalami pemulihan.

Yang paling istimewa adalah bahwa lompatan pertumbuhan ekonomi ini berhasil dilakukan oleh tim ekonomi Gus Dur sambil secara bersamaan mengurangi beban utang nasional. Hal ini merupakan prestasi ekonomi yang sangat jarang terjadi dan sulit dicapai. Selama era Gus Dur, tim ekonomi berhasil mengurangi beban utang sebesar USD 4,15 miliar, sebuah angka yang sangat signifikan. Dengan memanfaatkan teknik-teknik inovatif seperti debt-to-nature swap (menukar utang dengan kewajiban pelestarian hutan) dan optimum debt management, pemerintah Gus Dur menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengurangan utang bukanlah hal yang saling bertentangan.

Ekspor dan Neraca Perdagangan Surplus

Sebagai hasil dari strategi growth story yang diterapkan, sektor ekspor Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Ekspor Indonesia meningkat sebesar 60 persen, dari Rp 390 triliun di tahun 1999 menjadi Rp 624 triliun di tahun 2001. Peningkatan ini meningkatkan porsi ekspor terhadap PDB dari 35 persen (1999) menjadi 43 persen (2001). Seiring dengan peningkatan ekspor, neraca perdagangan Indonesia selalu menunjukkan surplus selama era Gus Dur: Rp 76 triliun di tahun 1999, Rp 119 triliun di tahun 2000, dan Rp 120 triliun di tahun 2001, semuanya di tengah impor yang juga mengalami peningkatan hampir 60 persen pada periode yang sama. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh ekspansi perdagangan yang sehat, bukan hanya oleh akumulasi utang eksternal.

Pemulihan Sektor Properti dan Industri

Sektor properti, yang sebelumnya jatuh ke dalam kehancuran total setelah krisis 1998, berhasil dipulihkan di era Gus Dur. Sektor properti dikenal sebagai “kepala naga” (dragon’s head) karena merupakan indikator utama kebangkitan perekonomian di banyak negara. Melalui program restrukturisasi utang yang ditargetkan khusus pada sektor properti, tim ekonomi Gus Dur mampu membuat sektor ini kembali bangkit. Ketika sektor properti mulai tumbuh, lebih dari 200 jenis industri lainnya ikut terbantu dan bangkit bersama, karena properti memiliki efek multiplier yang sangat besar terhadap ekonomi lokal dan nasional.​

Ketimpangan Ekonomi: Pencapaian Gini Ratio Terendah

Prestasi yang paling mengesankan dan seringkali diabaikan adalah pencapaian indeks ketimpangan ekonomi (Gini Ratio) terendah dalam sejarah Indonesia. Gus Dur berhasil menurunkan Gini Ratio dari 0,37 pada tahun 1999 menjadi 0,31 pada tahun 2001, sebuah pencapaian yang merupakan yang terendah dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh tim ekonomi Gus Dur sangat berkualitas dan dibagikan dengan adil kepada seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir orang.

Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi di era setelah Gus Dur justru diikuti dengan memburuknya distribusi pendapatan. Ini menunjukkan bahwa Gus Dur memang memiliki komitmen yang genuine terhadap keadilan sosial dan tidak hanya mengejar pertumbuhan tinggi tanpa peduli pada aspek distribusinya. Pencapaian Gini Ratio 0,31 ini adalah bukti nyata bahwa kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil dan pemberdayaan UMKM benar-benar memberikan dampak positif pada struktur ketimpangan ekonomi nasional.

Reformasi Pemberantasan Korupsi: Fondasi Untuk Ekonomi Yang Sehat

Salah satu kontribusi Gus Dur yang tidak boleh dilupakan dalam konteks ekonomi adalah inisiatifnya dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Gus Dur memahami bahwa ekonomi yang sehat tidak dapat dibangun di atas fondasi institusi yang korup. Dia secara strategis melakukan “bersih-bersih” birokrasi dengan menempatkan orang-orang yang memiliki kredibilitas dalam hal keahlian dan integritas moral. Sebab bagi Gus Dur, tanpa kedua hal tersebut, birokrasi yang bersih sebagai cita-cita reformasi akan sulit terwujud.

Presiden Gus Dur membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 untuk mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia. Tim ini ditugaskan untuk menangani kasus-kasus korupsi tingkat tinggi dari era Orde Baru. Salah satu kasus yang ditangani adalah penetapan dan penahanan Ginandjar Kartasasmita, mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pada 31 Maret 2001 dalam kasus korupsi yang melibatkan Technical Assistance Contract antara Pertamina dan PT Ustraindo Petrogas.

Lebih penting lagi, Gus Dur adalah inisiator utama dari Undang-Undang tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun UU KPK akhirnya ditandatangani oleh Presiden Megawati dan dilaksanakan pada era Presiden SBY, inisiatif awalnya datang dari Gus Dur. Kontribusi ini menunjukkan bahwa Gus Dur tidak hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi institusional untuk ekonomi yang berkelanjutan dan bebas dari korupsi dalam jangka panjang.

Tantangan dan Kontroversi

Meskipun prestasi ekonomi Gus Dur sangat mengesankan, masa pemerintahannya penuh dengan kontroversi dan tantangan. Banyak kebijakan ekonomi Gus Dur yang menimbulkan resistensi dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan bisnis besar, institusi keuangan internasional, dan bahkan dari anggota kabinetnya sendiri. Hubungan Gus Dur dengan IMF memburuk signifikan karena kedekatannya menolak kondisi-kondisi penyertaan IMF yang kerap merugikan rakyat kecil. IMF menunda pencairan dana akibat belum tuntasnya revisi sejumlah UU tentang bank sentral, otonomi daerah, serta revisi APBN 2001.

Gus Dur juga melakukan berbagai kali reshuffle menteri dalam upaya mencari dan menyeleksi kandidat terbaik yang memiliki integritas dan kompetensi. Langkah-langkah ini, meskipun beralasan, sering dipandang sebagai ketidakstabilan dalam kepemimpinan dan menciptakan ketidakpastian bisnis. Kontroversi lainnya menyangkut keputusan ekonomi yang menimbulkan dampak negatif bagi sektor-sektor tertentu, meskipun keputusan tersebut secara makro menguntungkan bagi perekonomian secara keseluruhan dan masyarakat marginal.

Gejolak politik internal, berkurangnya stabilitas akibat kasus Timor Timur, dan perbedaan visi antara Gus Dur dengan fraksi-fraksi di DPR akhirnya mengakibatkan Gus Dur dilengserkan dari kursi presiden pada 23 Juli 2001 melalui proses impeachment. Meskipun demikian, dalam waktu singkat—hanya 21 bulan—Gus Dur berhasil meninggalkan warisan ekonomi yang sangat berharga.

Warisan dan Relevansi Keberlanjutan

Pemikiran dan prestasi ekonomi Gus Dur selama menjadi presiden memiliki relevansi yang berkelanjutan hingga saat ini. Di tengah era globalisasi yang penuh tantangan, pemikiran Gus Dur tentang ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, pemberdayaan UMKM, dan distribusi pendapatan yang adil tetap menawarkan pelajaran berharga. Pemerintahan setelah Gus Dur, termasuk Megawati, melanjutkan dan mengembangkan beberapa kebijakan ekonomi yang telah dipelopori oleh Gus Dur, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang merupakan evolusi dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Konsep desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang dimulai pada era Gus Dur juga menjadi pondasi penting bagi kebijakan ekonomi regional pada pemerintahan-pemerintahan selanjutnya, meskipun dengan berbagai perbaikan dan penyesuaian sesuai dengan kondisi zaman. Prestasi Gus Dur dalam mengurangi ketimpangan ekonomi sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan bahwa pertumbuhan dan keadilan sosial dapat diintegrasikan dalam satu strategi pembangunan yang koheren dan efektif.

​Pada akhirnya, Gus Dur membuktikan bahwa kepemimpinan ekonomi yang efektif bukan hanya tentang mencapai angka-angka pertumbuhan yang tinggi, tetapi tentang memastikan bahwa pertumbuhan tersebut membawa dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan. Esensi ekonomi Gus Dur—yang menempatkan keberpihakan sosial di atas perhitungan semata—tetap menjadi inspirasi bagi para pembuat kebijakan ekonomi yang ingin membangun sistem ekonomi yang lebih humanis dan berkeadilan