Kalau ngomongin perbankan syariah paling “niat total”, Iran jelas masuk level hardcore. Bukan cuma bikin bank syariah sebagai alternatif, tapi langsung “all in”—seluruh sistem perbankan nasionalnya dibuat tanpa bunga. Ini bukan sekadar kebijakan ekonomi biasa, tapi bagian dari perubahan besar sejak Revolusi Islam Iran 1979, ketika negara ini memutuskan untuk menyelaraskan sistem ekonomi dengan nilai-nilai Islam.
Jadi, sejak awal 1980-an, Iran secara resmi menghapus bunga (riba) dari sistem perbankannya. Semua transaksi keuangan dialihkan ke skema yang “halal secara konsep”, seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa. Kedengarannya ideal banget—bahkan sering dianggap sebagai model paling “murni” dalam ekonomi Islam. Tapi realitanya? Nggak sesederhana itu.
Secara angka, sistem ini gede banget. Iran termasuk salah satu negara dengan aset perbankan syariah terbesar di dunia. Bahkan, menurut berbagai laporan internasional, lebih dari 90% sistem keuangan Iran didominasi sektor perbankan, bukan pasar modal. Artinya, bank itu jadi tulang punggung ekonomi—mulai dari pembiayaan usaha sampai stabilisasi ekonomi nasional. Ini beda dengan banyak negara lain yang lebih seimbang antara bank dan pasar modal.
Yang bikin unik, bank di Iran itu bukan cuma lembaga bisnis, tapi juga “alat negara”. Sekitar mayoritas bank besar masih dikendalikan pemerintah, dan kebijakan pembiayaan sering diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas. Jadi kalau di negara lain bank fokus cari profit maksimal, di Iran bank juga punya “misi sosial dan politik”. Misalnya, pembiayaan lebih diarahkan ke sektor produktif seperti industri dan pertanian, bukan spekulasi finansial.
Selain itu, Iran juga cukup serius di aspek keadilan sosial. Mereka punya ribuan lembaga qard al-hasan (pinjaman tanpa bunga) yang dipakai untuk bantu masyarakat kecil. Ini semacam microfinance versi syariah, tapi lebih “charity-driven”. Dalam konteks ini, sistem keuangan bukan cuma soal untung rugi, tapi juga distribusi kesejahteraan.
Tapi di sinilah mulai muncul “plot twist”.
Walaupun secara konsep nggak ada bunga, dalam praktiknya bank di Iran tetap menetapkan tingkat keuntungan (profit rate) yang sering kali fix dan predictable—mirip banget sama bunga di bank konvensional. Misalnya, pembiayaan bisa punya margin keuntungan sekitar 15–20% per tahun, tergantung kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi. Secara teori ini berbasis bagi hasil, tapi dalam praktik sering terasa seperti “bunga yang diganti nama”.
Ini yang sering dikritik sebagai disguised interest—alias bunga terselubung.
Selain itu, karena negara terlalu dominan, muncul isu efisiensi. Sistem yang terlalu terpusat cenderung:
- Kurang inovatif
- Lambat beradaptasi
- Dan kadang kurang transparan
Belum lagi faktor eksternal. Karena kondisi geopolitik dan sanksi internasional, Iran cukup “terisolasi” dari sistem keuangan global. Akibatnya, meskipun sistemnya besar secara domestik, integrasinya ke pasar global masih terbatas. Ini beda jauh dengan negara seperti Malaysia atau Indonesia yang justru aktif mengembangkan keuangan syariah dalam sistem global.
Kalau dibandingkan, model Iran itu bisa dibilang “idealis banget”—full syariah, full kontrol negara. Sementara negara lain lebih fleksibel: pakai sistem dual banking, inovatif, dan lebih market-driven. Jadi pertanyaannya: mana yang lebih efektif?
Jawabannya nggak hitam-putih.
Iran berhasil membuktikan bahwa sistem tanpa bunga itu bisa dijalankan dalam skala nasional. Ini bukan teori lagi, tapi realitas. Tapi di saat yang sama, mereka juga menunjukkan bahwa implementasi di dunia nyata pasti butuh kompromi. Antara idealisme syariah dan kebutuhan efisiensi ekonomi, selalu ada tarik-menarik.
Dari sudut pandang akademik, model Iran itu menarik banget. Dia seperti “laboratorium hidup” untuk melihat:
- Apakah ekonomi Islam bisa benar-benar menggantikan sistem konvensional
- Seberapa besar peran negara dalam sistem keuangan
- Dan sejauh mana prinsip agama bisa bertahan dalam tekanan realitas ekonomi modern
Jadi, kalau disimpulkan dengan gaya simpel:
Perbankan syariah Iran itu bukan cuma soal “halal vs haram”, tapi soal bagaimana sebuah negara mencoba menjalankan sistem ideal—dan bernegosiasi dengan realita yang nggak selalu ideal. Dan justru di situlah pelajaran paling pentingnya.